Kota Bima, 19 Maret 2024

Dikpora Kota Bima – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima melakukan Focus Grup Discussion (FGD) terkait Diskusi Terpumpun Tindak Lanjut Program Guru Penggerak di Kota Bima. Hadir dari BPMP Prov. NTB yang menjadi Tim Pendamping khusus Kota Bima adalah Bapak Mokhamad Romadoni, S.Pd, Bapak Dedi Wahyudi, MT dan Bapak I Made Adibudi.  Tim diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kota Bima Bapak Taufikrahman, S.Pd., M.A.P didampingi oleh Tim PMO Kota Bima.

Dalam laporannya perwakilan BPMP Prov. NTB yang diwakili oleh Pak Doni bahwa tujuan dari dilakukan FGD ini dalam rangka menindaklajuti Program Guru Sekolah Penggerak, kedepanny akan ada 2 (dua) opsi yakni terkait pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, selain itu akan ada target kemitraan dengan dinas terkait terutama Bappeda dalam rangka menindaklanjuti SPM (Standar Pelayanan Minimal) Program Guru Penggerak, apakah sudah masuk dalam perencanaan Bappeda, Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Kota Bima (TPPK Kota Bima), Penetapan Tim Project Management Office (PMO) Daerah Kota Bima, Pendidikan Inklusif serta Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024.

Sekretaris Dinas Dikpora Kota Bima mengapresiasi kehadiran tim BPMP Prov. NTB.  Kegiatan FGD ini adalah tindaklanjut dari kegiatan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Terpadu Program Prioritas Kemendikbudristek di BPMP Februari lalu. Yang menjadi permasalahan Guru Penggerak di Kota Bima adalah rata-rata Guru Penggerak berasal dari Guru Non ASN dan ini ditanggapi langsung oleh pak Doni bahwa kasus seperti ini terjadi di seluruh Indonesia dan banyak guru senior yang tidak tertarik menjadi Guru Penggerak, dan yang lebih dominan yakni keterbatasan wewenang Penjabat Walikota Bima terkait pengangkatan Kepala Sekolah. (7)